Advertisement
Idulfitri Bisa Menjadi Momentum Rekonsiliasi Pasca-Pemilu
Sidang Isbat untuk penentuan Idulfitri 2024. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Perayaan Idulfitri 1445 H bisa menjadi momentum rekonsiliasi setelah masyarakat Indonesia merayakan pesta demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.
"Momentum 1 Syawal 1445 H serentak secara keseluruhan, bisa dijadikan Ammul Jamaah, atau tahun kebersamaan dan persaudaraan, sekaligus momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan pilihan politik," ujar Niam dalam konferensi pers sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 H di Jakarta, Selasa (9/4/2024).
Ia juga menyebutkan momentum kebersamaan dalam Idulfitri 2024 ini menjadi satu titik untuk meneguhkan komitmen Indonesia dalam membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.
"Alam meneguhkan komitmen kebersamaan, jadi ada tiga item yang sebenarnya punya potensi berbeda dan sama, tetapi posisi hilal hari ini sudah wujud dan sudah berada di taraf imkanur rukyah. Maka, seluruh elemen pegiat hisab dan rukyat memiliki kesamaan pandang," ujarnya.
BACA JUGA: Sidang Isbat Jadi Ruang Dialog Umat Islam https://news.harianjogja.com/read/2024/04/09/500/1170859/sidang-isbat-jadi-ruang-dialog-umat-islam
Advertisement
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan momentum Idulfitri 1445 H untuk menjaga kepentingan bersama sebagai bangsa yang baru saja menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). "Inilah etos sekaligus spirit Idulfitri yang perlu kita utamakan," ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah atau Idulfitri 2024 Masehi jatuh pada Rabu (10/4/2024) setelah melalui sidang isbat yang digelar pada Selasa (9/4/2024), sejak pukul 17.00 WIB sampai ditutup dengan penetapan 1 Syawal/Idulfitri pada pukul 19.00 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
Hasto PDIP Jadi Tersangka Tanpa Langsung Ditahan, Begini Penjelasan KPK
Advertisement
Kasus Perundungan PPDS Undip, DPR RI Minta Kampus Lain Berbenah
Sekretariat Negara Terbitkan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri
DPP PDIP Siapkan Langkah Hukum untuk Dampingi Hasto Kristiyanto
Bansos Beras Akan Disalurkan di 2025 untuk 16 Juta Penerima Manfaat
Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines, Kemenlu Pastikan Tak Ada Penumpang WNI
Advertisement
Pemerintah Azerbaijan Akan Selidiki Jatuhnya Pesawat AZAL Tewaskan 38 Penumpang
PDIP Merespons KPK Cekal Yasonna Laoly Terkait Suap Harun Masiku
Kecelakaan Tol Cipularang: Petugas Percepat Evakuasi Kendaraan
Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines: Tewaskan 38 Orang, 29 Penumpang Selamat
Advertisement
DPR RI Sarankan Presiden Prabowo Langsung Mengawal Penyelamatan Karyawan Sritex
Berita Pilihan
- Profil Eko Aryanto, Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun
- Cak Imin: Yang Miskin Jangan Khawatir, Semua Dapat Bantuan
- Selama 2024 Jutaan WNA Masuk ke Indonesia lewat Imigrasi Bandara
- Hakim Tipikor Jakarta: Tuntutan 12 Tahun Penjara Harvey Moeis Terlalu Berat, Harus Dikurangi
- Mahasiswa Universitas Jember Meninggal Dunia Setelah Terjatuh dari Lantai 8, Polisi dan Kampus Lakukan Penyelidikan
Advertisement
Tarif Parkir Dua Pantai di Gunungkidul Berbeda, Dishub: Perlu Ada Pembinaan Juru Parkir
Advertisement
Wisata Air Panorama Boyolali Jadi Favorit di Musim Libur Natal
Advertisement
Berita Populer
- 39 Penumpang Tewas dalam Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines
- Cak Imin: Yang Miskin Jangan Khawatir, Semua Dapat Bantuan
- 17 Warga di Sukabumi Keracunan Seusai Santap Jamur
- Ini Tahapan Pengumuman Hasil Akhir CPNS 2024
- Badan Gizi Nasional Minta Warga Waspada Penipuan Oknum Melakukan Pengecekan Bakal Mitra di Daerah
- Profil Eko Aryanto, Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun
- Cak Imin Pastikan Tidak Ada Bansos Kompensasi Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Advertisement
Advertisement
